Wamenkopolkam Sebut Ada 13 Lembaga Berwenang Menjaga Kedaulatan Laut, tapi Ego Sektoral

Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Wamenkopolkam) Lodewijk F Paulus mengungkapkan, Tvtogel Indonesia memiliki cukup banyak lembaga negara yang mempunyai kewenangan menjaga kedaulatan laut.

Dia menyebut, jumlahnya mencapai 13 lembaga, termasuk di antara Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, Polisi Air dan Udara (Polairud) di bawa kewenangan Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan masih ada beberapa lainnya.

“Kemudian banyak lembaga sebagai aparat penegak hukum di laut, ada 13 lembaga kalau kita lihat saat ini, 13 lembaga punya tugas masing-masing punya wewenang masing-masing dan dilindungi oleh UU dan di antara 13 ini 6 di antaranya punya armada punya kapal,” kata Lodewijk, saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Hanya saja, dari sekian banyaknya lembaga negara tersebut, keseluruhannya masih memiliki kelemahan dalam hal berkoordinasi. Dia bahkan menyatakan kalau setiap lembaga negara yang dimaksud tersebut mengedepankan ego sektoral masing-masing.

“Nah disinilah dengan punya wewenang aturan dilindungi oleh undang-undang yang keluar adalah ego sektoral masing-masing,” ujar dia.

“Karena mereka merasa bahwa sayalah yang berwenang seusai itu nya dia tanpa melihat kepentingan yang lebih besar,” sambung Lodewijk.

Dia pun lantas menyoroti kewenangan aparat penegak hukum yang menjaga kedaulatan dan keamanan laut di Indonesia, khususnya Badan Keamanan Laut RI (Bakamla).

Menurut dia, kewenangan Bakamla saat ini tidak lebih baik dibandingkan pada masa lalu saat masih menjadi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Hal tersebut, mencerminkan lemahnya bentuk koordinasi penegak hukum di Indonesia dalam menjaga keamanan laut.

“Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut. Ini lemahnya contoh dulu sudah ada bakorkamla, badan koordinasi. Tapi dibubarkan jadi Bakamla,” tutur Lodewijk.

Kewenangan Bakamla

Hari ini, Rabu (22/1/2024), lebih dari 3.000 personel gabungan bersama nelayan setempat secara serentak membongkar pagar laut.

Menurut dia, setelah dibentuknya Bakamla, justru kewenangan yang sebelumnya dimiliki Bakorkamla justru berkurang. Saat ini, Bakamla tidak memiliki kewenangan lain selain melakukan koordinasi.

“Setelah Bakamla keluar wewenang koordinasi itu ada tapi wewenang penegakan hukum tidak ada. Artinya ya itu Bakamla ini jadi banci lagi,” ujar dia.

Selain itu, Lodewijk juga membeberkan perihal beberapa permasalahan terhadap sistem keamanan laut.

Jika diidentifikasi, permasalahan yang paling awal yakni masih lemahnya koordinasi antar penegakan hukum.

“Pertama masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum dan pola keamanan laut yang terpadu,” ujar dia.

Ilegal Fishing

Dengan lemahnya koordinasi tersebut menurutnya, menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut Indonesia. Contoh paling konkret, yakni banyaknya kegiatan ilegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal.

“Selain itu terdapat berbagai pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia. Pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia. Kegiatan ilegal fishing yang terus terjadi. Termasuk kejahatan lintas negara,” tutur dia.

Dia menyebut, keseluruhan persoalan itu timbul karena regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara komperhensif, adaptif, responsif dan inklusif.

“Belum optimalnya sistem keamanan dan keselamatan laut nasional disebabkan adanya fragmentasi aturan hukum di wilayah laut,” imbuh Lodewijk.

Sumber : Onlineblackjackgaming.com